Sistem
Pengendalian Internal adalah suatu sistem usaha atau sistem sosial yang
dilakukan perusahaan yang terdiri dari struktur organisasi, metode dan
ukuran-ukuran untuk menjaga dan mengarahkan jalan perusahaan agar bergerak
sesuai dengan tujuan dan program perusahaan dan mendorong efisiensi serta
dipatuhinya kebijakan manajemen.
Sistem Pengendalian Internal yang handal dan efektif dapat memberikan
informasi yang tepat bagi manajer maupun dewan direksi yang bagus untuk
mengambil keputusan maupun kebijakan yang tepat untuk pencapaian tujuan
perusahaan yang lebih efektif pula.
Sistem
Pengendalian Internal berfungsi sebagai pengatur sumberdaya yang telah ada
untuk dapat difungsikan secara maksimal guna memperoleh pengembalian (gains)
yang maksimal pula dengan pendekatan perancangan yang menggunakan asas
Cost-Benefit.
Tujuan penerapan SPI dalam perusahaan adalah untuk menghindari adanya
penyimpangan dari prosedur, laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan dapat
dipercaya dan kegiatan perusahaan sejalan dengan hukum dan peraturan yang
berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan terutama manajemen berusaha untuk
menghindari resiko dari adanya penerapan suatu sistem.
Elemen Sistem Pengendalian Internal
1. Lingkungan Pengendalian
Lingkungan
Pengendalian dari suatu organisasi menekankan pada berbagai macam faktor yang
secara bersamaan mempengaruhi kebijakan dan prosedur pengendalian
2. Sistem Akuntansi
Sistem akuntansi
tidak hanya digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan saja, tetapi juga
menghasilkan pengendalian manajemen.
3. Prosedur Pengendalian
Prosedur
pengendalian merupakan kebijakan dan aturan mengenai kelakuan karyawan yang
dibuat untuk menjamin bahwa tujuan pengendali-an manajemen dapat tercapai.
Secara umum
prosedur pengendalian yang baik terdiri dari:
a. Penggunaan wewenang secara tepat untuk melakukan
suatu kegiatan atau transaksi.
Dalam organisasi,
setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki
wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu dalam
organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi
atas terlaksananya setiap transaksi. Dengan adanya pembagian wewenang ini akan
mempermudah jika akan dilakukan audit trail, karena otorisasi membatasi
aktivitas transaksi hanya pada orang-orang yang terpilih. Otorisasi mencegah
terjadinya penyelewengan transaksi kepada orang lain.
b.
Pembagian tugas.
Pembagian
tugas memisahkan fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi
(pencatatan). Dan suatu fungsi tidak boleh melaksanakan semua tahap suatu
transaksi.
Dengan
pemisahakn fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi pencatatan, catatan
akuntansi yang disiapkan dapat mencerminkan transaksi yang sesungguhnya terjadi
pada fungsi operasi dan fungsi penyimpanan. Jika semua fungsi disatukan, akan
membuka kemungkinan terjadinya pencatatan transaksi yang sebenarnya tidak
terjadi, sehingga informasi akuntansi yang dihasilkan tidak dapat dipercaya
kebenarannya, dan sebagai akibatnya kekayaan organisasi tidak terjamin keamanannya.
c. Pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan
yang memadai.
Prosedur harus
mencakup perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai untuk
membantu meyakinkan adanya pencatatan transaksi dan kejadian secara memadai.
Selanjutnya dokumen dan catatan yang memadai akan menghasilkan informasi yang
teliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan dan biaya suatu
organisasi.(biasanya dilakukan berdampingan dengan penggunaan wewenang secara
tepat)
d. Keamanan yang memadai terhadap aset dan catatan.
Keamanan
yang memadai meliputi pembatasan akses ke tempat penyimpanan aset dan catatan
perusahaan untuk menghindari terjadi-nya pencurian aset dan data/informasi
perusahaan.
e. Pengecekan independen terhadap kinerja.
Semua catatan
mengenai aktiva yang ada harus dibandingkan (dicek) secara periodik dengan
aktiva yang ada secara fisik. Pengecekkan inni harus dilakukan oleh suatu unit
organisasi yang independen (selain unit fungsi penyimpanan, unit fungsi operasi
dan unit fungsi pencatatan) untuk menjaga objektivitas pemeriksaan.
4. Penilaian Resiko (Risk Assesment)
Semua organisasi memiliki risiko, dalam kondisi
apapun yang namanya risiko pasti ada dalam suatu aktivitas, baik aktivitas yang
berkaitan dengan bisnis (profit dan non profit) maupun non bisnis. Suatu risiko
yang telah di identifikasi dapat di analisis dan evaluasi sehingga dapat di
perkirakan intensitas dan tindakan yang dapat meminimalkannya.
5. Informasi dan komunikasi
Informasi dan komunikasi merupakan elemen-elemen yang
penting dari pengendalian intern perusahaan. Informasi tentang lingkungan
pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian dan monitoring diperlukan
oleh manajemen Winnebago pedoman operasional dan menjamin ketaatan dengan
pelaporan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku pada perusahaan.
Informasi juga diperlukan dari pihak luar perusahaan. Manajemen dapat
menggunakan informasi jenis ini untuk menilai standar eksternal. Hukum,
peristiwa dan kondisi yang berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelaporan
eksternal.
Sumber :
http://indahjewel.blogspot.com/2012/09/sistem-pengendalian-internal-spi.html
http://kurniawanbudi04.wordpress.com/2013/01/14/pemahaman-spi-sistem-pengendalian-intern/